bacakoran.co - heboh pemerintah resmi mengizinkan untuk menerapkan sistem work from anywhere (wfa) menjelang lebaran 2025.

kebijakan ini disetujui oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini setelah usulan dari menteri perhubungan dudy purwagandhi.

wfa diberlakukan mulai 24-27 maret 2025 dengan tujuan mengurangi kepadatan arus mudik lebaran.

menhub dudy purwagandhi menyebut kebijakan ini dapat membantu pemudik menghindari lonjakan pada puncak arus mudik.

dengan wfa, masyarakat dapat memulai perjalanan lebih awal, sehingga kepadatan lalu lintas dapat terurai.

pemerintah juga tengah menyiapkan surat edaran (se) untuk mengatur persentase pegawai yang dapat bekerja dari mana saja.

namun, kebijakan ini menuai reaksi beragam dari masyarakat.

sejumlah netizen mengkritik sistem wfa dan mengusulkan pemotongan gaji bagi asn yang hanya bekerja tiga hari dalam seminggu.

beberapa pengguna media sosial menilai kebijakan ini tidak adil bagi pekerja sektor lain yang tetap bekerja penuh waktu.

kritik lainnya menyebut bahwa pelayanan publik yang saat ini masih kurang optimal dapat semakin terganggu jika kebijakan wfa diterapkan secara luas.

beberapa netizen menyamakan rencana kerja asn selama tiga hari dengan sistem kerja tukang harian, menuntut agar gaji asn disesuaikan dengan jam kerja yang lebih singkat.

kritik juga diarahkan pada efektivitas pelayanan publik, mengingat banyak keluhan terkait antrean panjang dan proses birokrasi yang lambat dalam pengurusan administrasi kependudukan.

dari platform x/irfanov @irfanov ia meminta bahwa perencanaan ini juga dengan pemotongan gaji.

"potong gaji lah,,enak aj kerja 3 hari sama dgn kerja 5 hari" tulisnya.

bahkan netizen menyebut bahwa perencanaan ini mirip seperti tukang harian yang bekerja hanya beberapa hari.

"tiga hari kerja dibayar, gak kerja ya jangan dibayar dong..macam tukang harian saja bro.." tulis akun x/masboy katulistiwa - マスボーイ・カトゥリスティワ @masboyk.

perencanaan efisiensi ini dianggap netizen kalau asn/pns memakan gaji buta dengan 3 hari kerja.

"di suruh makan gaji buta? skalian di kurangin aja klo mau efisiensi anggaran." edy jatmiko @mikoensem22.

bahkan dungkapkan bahwa asn/pns memang sering tidak dikantor, ini malah direncanakan 3 hari kerja, makin banyak yang tidak kerja tuh.

"lah .. seringnya juga ga dikantor wkwkwk" tulis akun x/beliau @imanpatuy.

"makin pada ngak kerja..." tulis akun x/tukang sayur @abanggsayur.

"wuihhh.... enak benerrr, kita yg swasta kerja 7hr seminggu aja gaji ga da separonya" tulis akun x/si unyil kecil @sudarsonod58885.

netizen pun mensinyalir bahwa asn/pns yang saat ini 5 hari kerja dalam seminggu saja masih ambyar, malah ada perencanaan 3 hari kerja.

"jam kerja 5 hari sj pelayanan masih ambyar.... harusnyaj justru 6 hari untuk kantor pelayanan publik" tulis akun x/denjaka @warm_jack.

seperti contohnya pelayanan publik pembuatan ktp, kk dan sejenisnya lama antri dengan proses yang berbelit-belit.

bahkan bisa-bisa ngantri pagi pulang sore jika saat sedang parah banget pelayanannya.

disisi lain juga, banyaknya kabar yang beredar pada praktek sogokan pada layanan publik asn/pns.

netizen pun ikut mempertanyakan apakah perencanaan ini berimbas juga pada pelayanan publik jika diterapkan.

"ini aturan include pelayanan publik gak ya? 5 hari aja gak kelar apalagi cuma kerja 3 hari.. lah piye pak @prabowo" tulis akun x/rere sundari @sundarirere.

lebih parah lagi, netizen menyebutkan bahwa perencanaan ini disebut sebagai percepayan kehancuran negara indonesia, jika kebijakan ini tetap berlangsung.

pasalnya, asn dan  yang bekerja 5 hari saja dianggap netizen kurang efektif.

bahkan perencanaan ini digadang-gadang netizen sebagai percepatan dalam kehancuran negara ini.

"ternyata rezim @prabowo mempercepat kehancuran negara ini." tulis akun x/q. jongibul @nasbtati.

netizen bahkan mengabarkan bahwa 10 tahun ini ekonomi indonesia turun dan hutang naik 3 kali lipat yang menandakan ekonomi tak sehat.

"wajar sih.teman di astra aja 10 tahun ini heran ekonomi turun, diiringi pembelian kendaraan oleh swasta turun, lha kok asn malah yg jor-joran." tulis akun x/saleem @yogyas12914.

"tanda ekonomi tak sehat.gimana cost center, tukang ngabisin duit pajak, dominan.tnyta dlm 10 th hutang indonesia naik 3x.growth palsu." lanjutnya lagi.

berikut selengkapnya penjelasan bkn tentang asn dan pns yang direncanakan bekerja hanya 3 hari di kantor selengkapnya.

diketahui bahwa pegawai negeri sipil (pns) akan diterapkannya 3 hari bekerja di kantor dan 2 hari bekerja di rumah (wfh) ini merupakan efek dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

hal ini memicu berbagai perbincangan mengenai aturan terbaru bagi aparatur sipil negara (asn) dan betul-betul menarik perhatian publik.

kebijakan yang dibuat pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan fleksibilitas kerja di era digital.

pemerintah di tahun ini melalui bkn mengeluarkan instruksi baru untuk melakukan anggaran yang memang sesuai dengan perintah presiden pasca inpres nomor 1 tahun 2025 diterbitkan tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun anggaran 2025.

dilansir dari , berdasarkan kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut asn hanya bekerja tiga hari ke kantor sisanya dilakukan di rumah kepala bkn, zudan arif memberikan penjelasan.

zudan arif menjelaskan jika tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien.

dengan sistem kerja itu diharapkan pelayanan publik bisa semakin bekerja dengan optimal dengan mendukung digitalisasi yang terus berkembang.

dan ia juga menegaskan untuk asn di seluruh indonesia menyikapi peraturan ini dengan positif dan melihat sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kerja.

tetapi kebijakan ini baru hanya berlaku pada sn yang berada di bawah naungan bkn dan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi anggaran tersebut.

dengan adanya instruksi presiden mengenai efisiensi anggaran pada sistem kerja asn zudan arif ungkap jika bkn sudah menyiapkan 10 rencana kebijakan strategis sebagai langkah yang baik untuk melaksanakan arahan presiden.

langkah-langkah yang dibuat ini merupakan bentuk respon cepat pkn untuk mendukung efisiensi anggaran di tahun 2025.

ini 10 kebijakan yang telah dibuat oleh bkn :

1. peniadaan kebijakan jam kerja fleksibel.

2. menerapkan skema kerja efisien, yaitu bekerja dari mana saja (wfa) selama dua hari dan bekerja di kantor selama tiga hari setiap minggunya.

3. memastikan pengawasan kinerja harian pegawai dengan sistem pelaporan yang jelas dan terukur.

4. membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

5. memaksimalkan koordinasi melalui platform daring yang lebih responsif.

6. mengoptimalkan penghematan energi, termasuk penggunaan listrik di kantor.

7. menyesuaikan pakaian kerja dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan

8. menerapkan penggunaan anggaran secara tepat guna dan efektif.

9. memperkuat kerja sama dengan donor, mitra, atau pihak ketiga, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

10. mendorong kantor regional untuk menyelesaikan urusan konsultasi kepegawaian secara tuntas di wilayah masing-masing.