Duh! Anggaran Badan Gizi Nasional Dipangkas Rp200 M, Program Makan Gratis Kena Imbas?

Reporter: Ramadhan Evrin |

Editor: Ramadhan Evrin |

Kamis , 13 Feb 2025 - 08:36

Badan Gizi Nasional (BGN) terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp200,2 miliar. Namun dipastikan tidak menyentuh anggaran program makan bergizi gratis.--istimewa

BACAKORAN.CO – Pemangkasan anggaran di 2025 juga dialami Badan Gizi Nasional (BGN).

Nilainya mencapai Rp200,2 miliar.

Pemangkasan anggaran BGN ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara.

Meski jumlahnya hanya 0,28 persen dari total anggaran Rp71 triliun, pemangkasan ini tetap menimbulkan pertanyaan.

Apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terkena imbasnya?

Anggaran Dipangkas, Tapi Makan Gratis Aman?

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan pemangkasan tidak menyentuh anggaran program Makan Bergizi Gratis.

Pemotongan justru terjadi pada pengadaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keputusan ini datang setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau kantor BGN dan mengusulkan pemanfaatan lahan pemerintah alih-alih membeli lahan baru.

"Anggaran yang terkena efisiensi hanya pengadaan lahan. Kita bisa menggunakan lahan milik pemerintah daerah, kementerian lain, hingga BUMN melalui skema pinjam pakai," ujar Dadan di Kompleks Parlemen.

Duh! Anggaran Badan Gizi Nasional Dipangkas Rp200 M, Program Makan Gratis Kena Imbas?

Ramadhan Evrin

bacakoran.co – pemangkasan anggaran di 2025 juga dialami .

nilainya mencapai rp200,2 miliar.

pemangkasan anggaran bgn ini merupakan bagian dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara.

meski jumlahnya hanya 0,28 persen dari total anggaran rp71 triliun, pemangkasan ini tetap menimbulkan pertanyaan.

apakah program makan bergizi gratis (mbg) akan terkena imbasnya?

anggaran dipangkas, tapi makan gratis aman?

kepala bgn, dadan hindayana, memastikan pemangkasan tidak menyentuh anggaran program .

pemotongan justru terjadi pada pengadaan lahan untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg).

keputusan ini datang setelah presiden prabowo subianto meninjau kantor bgn dan mengusulkan pemanfaatan lahan pemerintah alih-alih membeli lahan baru.

"anggaran yang terkena efisiensi hanya pengadaan lahan. kita bisa menggunakan lahan milik pemerintah daerah, kementerian lain, hingga bumn melalui skema pinjam pakai," ujar dadan di kompleks parlemen.

saat ini, bgn telah membangun 246 sppg dan menargetkan 30.000 sppg baru untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat.

pemangkasan anggaran nasional: strategi atau polemik?

kebijakan efisiensi ini adalah bagian dari rencana besar pemerintah.

awalnya, presiden prabowo subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan transfer daerah hingga rp306 triliun.

namun, keputusan ini memicu perdebatan di dpr.

wakil ketua dpr, sufmi dasco ahmad, bahkan menginstruksikan penghentian sementara rapat pembahasan efisiensi anggaran.

dalam surat bernomor b/1972/pw.11.01/2/2025, dasco menyebut kementerian dan lembaga masih membutuhkan waktu untuk menyusun ulang anggaran mereka.