bacakoran.co - kasus pemecatan siswa sekolah polisi negara () polda jawa barat, valyano boni raphael, yang sempat menjadi sorotan publik dan dibela oleh dpr, akhirnya menemui titik terang.
fakta terbaru mengungkapkan bahwa valyano tidak hanya pernah dipecat dari spn polda jabar, tetapi juga dari pendidikan militer di tni angkatan laut.
valyano sebelumnya viral setelah kasus dibahas dalam rapat komisi iii dpr ri.
wakil ketua komisi iii, ahmad sahroni, bahkan sempat berdebat sengit dengan pihak spn polda jabar karena menganggap pemecatan tersebut hanya berdasarkan asumsi.
dalam rapat tersebut, ibu valyano, veronica, mengklaim bahwa anaknya tidak bersalah dan justru menjadi korban penganiayaan oleh seniornya di spn.
ia juga menyebut bahwa alasan anaknya bolos dari pelajaran adalah karena sakit, bukan karena disengaja.
namun, baru justru mengungkap hal sebaliknya.
setelah ditelusuri, valyano ternyata pernah mengikuti pendidikan di sekolah bintara (sebba) teknik tni angkatan laut pada 2023.
namun, ia dikeluarkan setelah dua bulan karena alasan sakit dan sering tidak masuk kelas.
saat menjalani tes psikologi dan penelusuran mental (pmk) di spn polda jabar, valyano diketahui tidak mengungkapkan fakta bahwa ia pernah mengikuti pendidikan militer sebelumnya.
"dari hasil koordinasi dengan kodiklat tni al, yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan di sebba teknik angkatan laut gelombang 1 tahun 2023, tetapi dikeluarkan karena sakit dan bolos selama 69 hari," ungkap kombes dedi yudi ferdiansyah, kepala spn polda jabar.
kebohongan ini menjadi salah satu alasan utama valyano dikeluarkan dari spn.
selain memberikan keterangan palsu, valyano juga disebut sering bolos saat menjalani pendidikan di spn polda jabar.
dari data yang diungkap dalam rapat dpr, valyano tidak mengikuti pelajaran sebanyak 232 jam pelajaran atau sekitar 19,33% dari total jam yang ditentukan.
padahal, aturan spn menyebutkan bahwa siswa yang tidak mengikuti lebih dari 12% jam pelajaran bisa dikenakan , termasuk dikeluarkan dari pendidikan.
"kami menemukan bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti pelajaran kelas sebanyak 132 jam (11%) dan pelajaran lapangan sebanyak 100 jam (8%). totalnya 232 jam atau 19,33%, melebihi batas yang diperbolehkan," lanjut kombes dede yudi ferdiansyah.
dalam rapat dpr, pihak spn polda jabar bagian psikologi sdm, ipda ferren juga menyebut bahwa valyano menunjukkan tanda-tanda narcissistic personality disorder (npd) atau gangguan kepribadian narsistik.
salah satu indikasi yang disebutkan adalah kebiasaannya ingin mendapatkan perlakuan khusus.
misalnya, ketika mengalami sakit gigi saat pendidikan, valyano menolak dirawat di rumah sakit dan meminta dirawat di rumah sakit swasta yang lebih mahal.
selain itu, ia juga pernah meminta siswa lain untuk memukulnya dengan sapu lidi agar terlihat seperti korban penganiayaan oleh pengasuh.
namun, setelah dilakukan investigasi, tidak ditemukan bukti bahwa ia mengalami kekerasan seperti yang diklaim ibunya.
meski bukti-bukti sudah diungkap, perdebatan dalam rapat dpr tetap berlangsung panas.
wakil ketua komisi iii dpr, ahmad sahroni, menilai pemecatan valyano dipenuhi dengan unsur kebencian dan bukan berdasarkan fakta yang obyektif.
sahroni mempertanyakan apakah benar valyano dikeluarkan karena alasan akademik dan mental, atau hanya karena ada kebencian dari pihak sekolah.
"kalau begini caranya, nanti semua siswa bisa dikeluarkan hanya karena analisa subjektif. evaluasi harus dilakukan agar spn tidak merusak masa depan siswa secara sewenang-wenang," ujar sahroni dengan nada tegas.
hingga kini, kasus valyano masih terus menjadi perbincangan. di satu sisi, pihak spn polda jabar menegaskan bahwa pemecatan sudah sesuai dengan aturan.
di sisi lain, dpr meminta adanya evaluasi lebih lanjut agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam sistem pendidikan kepolisian.
kasus ini menjadi pelajaran bahwa kejujuran dan kedisiplinan adalah faktor utama dalam dunia pendidikan kepolisian dan militer.
bagaimana kelanjutan kasus ini? simak dan tunggu perkembangan berikutnya di bacakoran.co ya
