bacakoran.co

Komisi IV DPR RI Pertimbangkan Pansus untuk Masalah Pagar Laut di Bekasi dan Tangerang

Komisi IV DPR RI akan mengupayakan pembentukan Pansus untuk menyelidiki masalah pagar laut --

BACAKORAN.CO - Komisi IV DPR RI tengah mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki masalah pagar laut yang menjadi perhatian di wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

Langkah ini mencuat setelah beberapa anggota Komisi IV melakukan inspeksi langsung ke lokasi yang menjadi sorotan masyarakat.  

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Priyono, mengungkapkan rencana ini usai mengadakan sidak di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

"Kami sedang mengupayakan pembentukan Pansus. Bahkan Ketua DPR juga sudah menerima usulan ini," ujar Priyono pada Jumat, 24 Januari 2025, di Bekasi.  

BACA JUGA:Terkait Bongkar Pagar Laut di Tangerang, Ketua Komisi IV DPR Minta Pelaku Bayar Ganti Rugi Biaya Pembongkaran

BACA JUGA:Pagar Laut di Tangerang Dibongkar! Titiek Soeharto Minta Pemilik Ganti Biaya Operasi Pembongkaran

Beberapa anggota Komisi IV DPR terjun langsung ke lokasi untuk memastikan situasi pagar laut yang belakangan menjadi isu hangat Inspeksi tersebut mencakup wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang yang menjadi lokasi proyek.

"Kami ingin memastikan apa yang terjadi di lapangan. Jika diperlukan, Pansus akan dibentuk untuk mengusut tuntas," tambah Priyono.  

Komisi IV juga berencana menggelar rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pihak-pihak terkait lainnya.

"Kami akan mengundang mitra kami di KKP untuk memberikan penjelasan resmi. Mulai dari RDP, raker, hingga keputusan akhir bisa saja diambil," kata Priyono.  

BACA JUGA:Nasron Wahid Cabut SHGB Pagar Laut Tanggerang, Minta Selidiki Lebih Lanjut

BACA JUGA:Pagar Laut Sepanjang 30 KM di Tangerang Dibongkar! Lebih dari 2.000 Personel Dikerahkan

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyegel pagar laut di perairan Kampung Paljaya.

Penyegelan ini dilakukan karena proyek tersebut belum memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).  

Komisi IV DPR RI Pertimbangkan Pansus untuk Masalah Pagar Laut di Bekasi dan Tangerang

Melly

Melly


bacakoran.co - komisi iv dpr ri tengah mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna menyelidiki masalah yang menjadi perhatian di wilayah kabupaten bekasi dan kabupaten tangerang.

langkah ini mencuat setelah beberapa anggota komisi iv melakukan inspeksi langsung ke lokasi yang menjadi sorotan masyarakat.  

anggota komisi iv dpr ri dari fraksi pks, priyono, mengungkapkan rencana ini usai mengadakan sidak di perairan kampung paljaya, desa segara jaya, kecamatan tarumajaya, kabupaten bekasi.

"kami sedang mengupayakan pembentukan pansus. bahkan ketua dpr juga sudah menerima usulan ini," ujar priyono pada jumat, 24 januari 2025, di bekasi.  

beberapa anggota komisi iv dpr terjun langsung ke lokasi untuk memastikan situasi yang belakangan menjadi isu hangat inspeksi tersebut mencakup wilayah kabupaten bekasi dan kabupaten tangerang yang menjadi lokasi proyek.

"kami ingin memastikan apa yang terjadi di lapangan. jika diperlukan, pansus akan dibentuk untuk mengusut tuntas," tambah priyono.  

komisi iv juga berencana menggelar rapat dengan kementerian kelautan dan perikanan (kkp) serta pihak-pihak terkait lainnya.

"kami akan mengundang mitra kami di kkp untuk memberikan penjelasan resmi. mulai dari rdp, raker, hingga keputusan akhir bisa saja diambil," kata priyono.  

direktur pengawasan sumber daya kelautan kkp, sumono darwinto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyegel kampung paljaya.

penyegelan ini dilakukan karena proyek tersebut belum memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (pkkprl).  

"iya, sudah kami segel. alasannya karena mereka tidak memiliki izin pkkprl," jelas sumono.

hal ini menjadi dasar kuat bagi kkp untuk menindak proyek tersebut demi menjaga aturan dan tata kelola pemanfaatan laut yang baik.  

masalah pagar laut ini mencuat karena menyangkut pemanfaatan ruang laut yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

selain itu, izin yang belum lengkap juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya transparansi dan legalitas dalam pelaksanaan proyek besar seperti ini.  

dengan potensi pembentukan pansus, komisi iv dpr ri menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu pagar laut ini.

keputusan mereka diharapkan mampu memberikan solusi yang adil bagi semua pihak, sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan di wilayah tersebut.  

rencana rapat dan investigasi lanjutan ini patut dinantikan hasilnya, terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pagar laut dibekasi dan tangerang.

Tag
Share