bacakoran.co – polemik di wilayah tangerang masih berlanjut, bahkan terus melebar.

terungkap, jika ratusan sertifikat tanah di kawasan pagar laut tangerang itu diterbitkan oleh dua menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional () pada tahun 2022 dan 2023.

atas hal itu pulalah, koordinator masyarakat anti korupsi indonesia atau maki boyamin saiman melaporkan pengesahan sertifikat hak milik (shm) dan hak guna bangunan (hgb) di laut tangerang ke komisi pemberantasan korupsi (kpk).

meski begitu, bonyamin tidak menyebutkan nama dua menteri tersebut.

ia hanya menegaskan jika sertifikat-sertifikat itu tidak diterbitkan pada masa menteri nusron wahid.

“surat keputusan yang menjadi dasar penerbitan sertifikat hak guna bangunan (hgb) dan sertifikat hak milik (shm) itu berada di level menteri,” terang boyamin kepada wartawan di gedung merah putih kpk.

langkah hukum di kpk

laporan yang diajukan bonyamin ke kpk sebagai tindak lanjut atas pernyataan menteri nusron wahid yang menyebut penerbitan shm dan hgb di

wilayah tersebut cacat secara formil maupun materiil.

menurut bonyamin, dugaan korupsi melibatkan pemalsuan data atau dokumen tanah, termasuk girik, leter c/d, atau warkah di kantor desa, kecamatan, hingga bpn.

“kami menduga ada pemalsuan data dan dokumen tanah di berbagai tingkat administrasi. kami ingin kpk menyelidiki kasus ini dengan tuntas,” cetusnya.

dasar hukum sertifikat dan laporan dugaan korupsi

boyamin menjelaskan, surat keputusan menteri atr/bpn yang menjadi dasar penerbitan ratusan sertifikat tanah tersebut juga dilampirkan dalam laporan dugaan korupsi yang diajukannya ke kpk.

namun, ia menegaskan jika kedua menteri tersebut tidak termasuk dalam pihak yang dilaporkan ke kpk.

laporan lebih difokuskan pada dugaan pelanggaran oleh petugas pencatatan dokumen tanah di tingkat desa, kecamatan, hingga badan pertanahan nasional (bpn).

“dari 263 sertifikat, sekitar 90 persen ditandatangani oleh menteri pertama, sementara sisanya oleh menteri berikutnya,” ungkap boyamin.

meski surat keputusan menteri diterbitkan pada 2022-2023, lanjutnya, ada kemungkinan proses pengajuan sertifikat ini dimulai jauh sebelumnya, seperti pada tahun 2021.

klarifikasi menteri hadi tjahjanto

menteri atr/bpn periode 2022-2024, hadi tjahjanto, mengaku tidak mengetahui soal penerbitan sertifikat hgb dan shm di kawasan pagar laut tangerang yang terbit pada 2023, hingga isu ini mencuat di media.

“saya baru mengetahui informasi ini melalui pemberitaan media,” ungkap hadi dalam pesan singkat dilansir dari cnn indonesia.

sebaliknya, menteri atr/bpn nusron wahid baru-baru ini telah membatalkan seluruh sertifikat hgb dan shm di kawasan pagar laut tersebut.

alasan pembatalan sertifikat

hasil peninjauan kementerian atr/bpn menunjukkan jika 266 bidang tanah yang bersertifikat di kawasan pagar laut tangerang berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi properti pribadi (private property).

oleh sebab itu, wilayah tersebut tidak dapat disertifikasi.

rata-rata sertifikat ini diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, sehingga dapat dicabut atau dibatalkan demi hukum.

menurut data kementerian atr/bpn, 263 bidang hgb terdaftar atas nama beberapa pihak.

rinciannya, sebanyak 234 bidang milik pt intan agung makmur, 20 bidang milik pt cahaya inti sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan, dan 17 bidang lainnya yang memiliki shm.