bacakoran.co

Nasron Wahid Cabut SHGB Pagar Laut Tanggerang, Minta Selidiki Lebih Lanjut

Nusron Wahid--CNBC Indonesia

BACAKORAN.CO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten.

Nusron mengungkapkan penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura). Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material.

Berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi privat property.

Mengingat ratusan sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022-2023 alias kurang dari lima tahun, SHGB dan SHM pagar laut Tangerang bisa otomatis dicabut alias batal demi hukum.

BACA JUGA:Pagar Laut Sepanjang 30 KM di Tangerang Dibongkar! Lebih dari 2.000 Personel Dikerahkan

"Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan," ujar Nusron.

Saat ini, pihaknya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur hingga petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut.

"Hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh APIP, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, dalam arti di Inspektorat Jenderal. Karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat APIP," ujarnya.

Ia juga memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya untuk juga akan memanggil Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

BACA JUGA:11 Rekomendasi Drama China Tentang Mahasiswa yang Wajib Ditonton, Ada Apa Saja Ya?

Pasalnya, KJSB diduga terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan SHGB terkait proyek pagar laut tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyayangkan pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang oleh TNI Angkatan Laut (AL) dn beberapa warga setempat pada Sabtu (18/1).

KKP merasa pembongkaran pagar laut itu dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

"Kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP," kata Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin.

Nasron Wahid Cabut SHGB Pagar Laut Tanggerang, Minta Selidiki Lebih Lanjut

Desta

Desta


bacakoran.co - menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional () nusron wahid membatalkan sertifikat hak guna bangunan () dan sertifikat hak milik (shm) atas pagar misterius di laut kabupaten tangerang, banten.

nusron mengungkapkan penerbitan shgb dan shm pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (). kabupaten tangerang, banten, berstatus cacat prosedur dan material.

berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area 266 sertifikat yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi privat property.

mengingat ratusan sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022-2023 alias kurang dari lima tahun, shgb dan shm pagar laut tangerang bisa otomatis dicabut alias batal demi hukum.

"karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan pp no. 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka kementerian atr/bpn mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan," ujar .

saat ini, pihaknya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur hingga petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut.

"hari ini sudah dipanggil dan dalam proses pemeriksaan oleh apip, aparatur pengawas internal pemerintah, dalam arti di inspektorat jenderal. karena ini menyangkut pelanggaran dan kode etik dan disiplin di dalam internal kami, prosesnya adalah lewat apip," ujarnya.

ia juga memerintahkan direktur jenderal (dirjen) survei dan pemetaan pertanahan dan ruang (sppr) kementerian atr/bpn virgo eresta jaya untuk juga akan memanggil kantor jasa surveyor berlisensi (kjsb).

pasalnya, kjsb diduga terlibat dalam pengukuran tanah sebelum penerbitan shgb terkait proyek pagar laut tersebut.

sebelumnya, kementerian kelautan dan perikanan () menyayangkan pembongkaran pagar laut misterius di tangerang oleh tni angkatan laut () dn beberapa warga setempat pada sabtu (18/1).

kkp merasa pembongkaran pagar laut itu dilakukan tanpa berkoordinasi dengan menteri .

"kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan kkp," kata stafsus menteri kelautan dan perikanan doni ismanto darwin.

doni menyebut pembongkaran pagar tanpa koordinasi itu justru berpeluang mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.

ia mengatakan kkp memilih berhati-hati dalam kasus ini, mempertimbangkan banyak hal dalam penyelidikan, terutama terkait keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya.

ia pun berharap agar ke depan seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi guna memastikan setiap langkah yang diambil tak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.

doni menekankan proses penyelidikan kasus ini terus berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terkait.

"kkp tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan  dan semua pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kedaulatan laut indonesia dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut kita," ucapnya.

sebelumnya, presiden prabowo subianto memerintahkan  untuk membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di kabupaten tangerang, banten.

"perintah secara langsung presiden melalui kepala staf angkatan laut yang utama, yang saya tangkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas," kata komandan pangkalan utama al () iii jakarta, brigjen harry indarto di tanjung pasir tangerang.

harry mengatakan untuk pembongkaran pagar laut hari ini melibatkan angkatan laut, bersinergi bersama nelayan dan warga sekitar.

dia menargetkan pencabutan pagar laut sepanjang dua kilometer yang dilakukan pagi ini, sabtu (18/1).

"sepertinya tidak mungkin kalau 30 kilometer itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya. minimal target saya hari ini dua kilometer," ungkapnya.

personel tni al dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi. baik kapal milik nelayan maupun kapal milik tni al.

kkp sudah menyegel pagar laut itu pada kamis (9/1). direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (psdkp).

kkp pung nugroho saksono menyebut penyegelan ini atas perintah presiden prabowo subianto, serta arahan langsung menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono.

pagar laut misterius ini pertama kali diungkap kepala dinas kelautan dan perikanan (dkp) provinsi banten eli susiyanti. kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 agustus 2024 lalu.

pembangunan pagar laut misterius tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan.

ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.

sebelumnya,  di perairan tanjung pasir, tangerang, banten, yang sempat menghebohkan publik indonesia, akhirnya dibongkar.

pagar laut dibongkar pada 18 januari 2025 oleh 600 prajurit tni angkatan laut bekerja sama dengan warga setempat.

"pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral," kata komandan lantamal iii, harry indarto, dilansir  dari laman palopopos.co.id, sabtu, (18/1). 

ia menyatakan bahwa pembongkaran  tersebut dilakukan sebagai respons atas sejumlah keluhan dari nelayan setempat mengenai terganggunya akses penangkapan ikan mereka.

sebelum pembongkaran, tni al berkoordinasi dengan stakeholder agar perairan dikawasan tersebut kembali normal.

pada tanggal 9 januari 2025, kementerian kelautan dan perikanan (kkp) telah melakukan penyegelan terhadap bangunan  yang membentang sepanjang 30 kilometer di perairan tersebut.

kementerian kelautan dan perikanan (kkp) berpendapat bahwa pembangunan pagar tanpa izin tersebut berpotensi menghambat aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dan merusak keseimbangan ekosistem perairan.

kementerian kelautan dan perikanan (kkp) memberikan ultimatum kepada pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut untuk melakukan  dalam jangka waktu 20 hari.

presiden prabowo subianto juga turut mengeluarkan instruksi untuk membongkar  yang menjadi sorotan publik tersebut.

dalam keterangan persnya di kompleks parlemen, jakarta, pada (15/1/2025), sekretaris jenderal partai gerindra, ahmad muzani, menyampaikan bahwa presiden prabowo subianto telah memberikan instruksi terkait penyegelan dan pembongkaran pagar sepanjang 30 kilometer yang berada di perairan tangerang.

Tag
Share