bacakoran.co – desain pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif di diminta presiden agar dikaji ulang.

adapun pengkajian ulang desain bangunan muncul setelah prabowo menegaskan jika ikn akan difokuskan sebagai ibu kota politik.

kepala otoritas ibu kota nusantara (oikn), basuki hadimuljono menjelaskan presiden menargetkan ekosistem yudikatif dan legislatif di ikn dapat terselesaikan pada tahun 2028.

"kami ditugaskan untuk menyiapkan gedung-gedung lembaga yudikatif beserta hunian pendukungnya, begitu juga untuk ekosistem legislatif," ujar basuki dalam konferensi pers, hari ini, rabu (22/1/2025).

desain awal yang telah disiapkan oleh kementerian pupr akan direvisi bersama tim desain baru yang dibentuk oleh oikn dan kementerian pu.

tim ini akan bekerja di bawah arahan langsung presiden prabowo.

"presiden meminta kami untuk meninjau ulang desain tersebut agar lebih sesuai dengan visi ikn sebagai ibu kota politik," tambah basuki.

anggaran dan tahapan pembangunan

untuk menyelesaikan proyek ini, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar rp48,8 triliun dalam periode 2025-2029.

dana ini akan digunakan untuk sejumlah kegiatan, yakni:  

- menyelesaikan kompleks gedung legislatif dan yudikatif.  

- memastikan ketersediaan fasilitas pendukung, termasuk hunian bagi pejabat dan staf.  

- membuka akses ke kawasan wp2 (wilayah pemerintahan 2), melanjutkan pembangunan dari wp1 yang telah berlangsung.  

- memelihara dan mengelola infrastruktur yang telah rampung pada tahap awal pembangunan.  

"anggaran rp48,8 triliun telah disetujui presiden untuk dialokasikan melalui oikn guna mendukung penyelesaian proyek ini," jelas basuki.

ikn sebagai simbol politik dan pusat pemerintahan

dengan fokus baru sebagai ibu kota politik, ikn akan menjadi pusat pemerintahan yang didukung oleh infrastruktur modern dan ramah lingkungan.

pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta hunian pendukung diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang terintegrasi.