BACAKORAN.CO - Pemerintah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja menetapkan standar biaya perjalanan dinas (perdin) Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026.
Yang mencakup tarif penginapan hotel dengan angka maksimal yang mengundang kontroversi: Rp 9,3 juta per malam.
Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, langsung memicu reaksi keras dari netizen di media sosial.
Banyak yang mengkritik kebijakan ini di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Berdasarkan PMK Nomor 32 Tahun 2025, Sri Mulyani menetapkan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk ASN dengan kisaran yang bervariasi berdasarkan jabatan dan lokasi.
BACA JUGA:Arahan Presiden Prabowo untuk Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru yang Resmi Dilantik Sri Mulyani!
BACA JUGA:Sri Mulyani dan BGS 'Reunian’ dengan Bos Freeport-McMoRan di AS, Deal Raksasa Lagi Disiapin?
Tarif tertinggi mencapai Rp 9,33 juta per malam untuk pejabat negara dan pejabat eselon I di DKI Jakarta.
Sementara itu, untuk jabatan yang lebih rendah seperti eselon IV dan golongan III-I, tarifnya adalah Rp 730.000 per malam di Jakarta.
Di sisi lain, provinsi dengan tarif terendah adalah Bengkulu, dengan biaya penginapan sebesar Rp 2,14 juta per malam untuk pejabat negara/eselon I, dan Rp 692.000 per malam untuk eselon IV/golongan III-I.
Dalam aturan tersebut, biaya ini bersifat batas maksimal, yang berarti tidak boleh dilampaui oleh ASN saat melakukan perjalanan dinas.
Kebijakan ini menunjukkan kenaikan dibandingkan standar sebelumnya pada 2025, yang diatur dalam PMK Nomor 39 Tahun 2024, dengan tarif maksimal Rp 8,72 juta per malam untuk pejabat tinggi di Jakarta.
BACA JUGA:Menkeu Sri Mulyani Buka Suara IHSG Anjlok, Benarkah Permainan Elite Global?
BACA JUGA:Deretan Isu Panas Buat IHSG Rontok 7%! Dari Reshuffle Kabinet hingga Sri Mulyani Mundur?
Kenaikan ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan tersebut menuai sorotan tajam dari masyarakat.